Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Kongres Advokat Indonesia menilai penegakan hukum sepanjang tahun 2009 masih cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cenderung tidak berpihak kepada yang lemah.

Minah (65) usai divonis 1,5 bulan

Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus hukum yang mencuat di sepanjang tahun 2009 ini. Seperti fakta bahwa Anggodo belum ditahan hingga saat ini dan putusan terhadap jaksa Ester Tanak dan Jaksa Dara yang lunak dibandingkan dengan perkara nenek Minah dan putusan perdata perkara Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni International.

Meski demikian, ujar Wakil Presiden KAI Todung Mulya Lubis dalam rilis Selasa 29 Desember 2009, terdapat pula hikmah dari sejumlah peristiwa seperti kasus Prita Mulyasari yakni mengangkat derasnya partisipasi publik dalam masalah penegakan hukum. “Barangkali belum pernah ada partisipasi publik dan publick awareness akan suatu masalah penegakan hukum yang sedemikian luas dan antusias dalam sejarah,” ujarnya.

Selain itu, program pemberantasan mafia hukum sebagai program pertama dari program 100 hari SBY – Boediono pun masih belum terasa gigitannya sampai sekarang. Program itu cenderung mengkonfirmasi pendapat bahwa itu bagian dari lips service saat kampanye belaka tanpa adanya goodwill yang sungguh-sungguh di baliknya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan lepas tangan dalam masalah-masalah besar penegakan hukum dengan alasan tidak mau mengintervensi proses hukum. Terkesan bahwa dalam pemahaman presiden, arti penegakan hukum seakan-akan direduksi menjadi hanya sesempit criminal justice system belaka. Padahal ada banyak hal yang dapat dilakukan Presiden dalam memajukan penegakan hukum di luar criminal justice system.

Seperti dalam perkara pimpinan KPK. Aroma rekayasa dari no case menjadi some case amat kental terasa. Tim 8 verifikasi perkara ini menemukan tidak adanya bukti yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan dalam perkara ini.

Tetapi hingga kini belum ada tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam atau harus bertanggung jawab atas timbulnya perkara ini, selain sanksi administratif berupa pemberhentian seorang petinggi polisi dan pengunduran diri seorang petinggi kejaksaan (VIVAnews)

Explore posts in the same categories: Hukum

Tags: , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: